Kab.Bandung, Parahiangannews- Anggota DPR RI Faksi Partai Golkar dari Dapil Jabar 2 (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) Dr. H. Dadang M Naser, S.H., S.Ip., M.I.Pol., menggelar kegiatan reses yang dilaksnakan di Gedung Bale Riung, Jalan Raya Laswi No. 603, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu(18/10/2026).
Adapun para peserta yang mengikuti kegiatan reses pada hari ini yaitu para ketua dan Anggota BPD se Kecamatan Ciparay.
Reses merupakan masa istirahat anggota dewan dari persidangan yang dipergunakan untuk menampung aspirasi masyarakat / konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) nya masing masing.
Seusai kegiatan, anggota DPR RI, Faksi Partai Golkar dari Dapil Jabar 2 (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) Dr. H. Dadang M Naser, S.H., S.Ip., M.I.Pol., mengatakan, ” Alhamdulillah hari ini saya melaksanakan reses, dimana para pesertanya yaitu anggota BPD se Kecamatan Ciparay yang baru dilantik. Mereka memohon pertemuan dengan kami, alhamdulillah pada hari ini bisa terselenggara, dimana dalam kegiatan ini banyak aspirasi untuk kepentingan BPD dan Desa.
“Desa itu merupakan front terdepan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai alat ukur kesejahteraan rakyat”
“Lihat saja apakah desa desa itu sudah menjadi desa mandiri, atau desa maju, atau desa berkembang, apalagi desa tertinggal, dan ini sangat berbahaya, apalagi pembangunan desa tidak diutamakan” kata H. Dadang M Naser.
Lanjutnya, makanya ketatanegaraan Republik Indonesia, front terdepan sebagai pusat pembangunan Republik Indonesia adanya di desa.
“Rakyat yang cerdas ada di desa, rakyat yang tertinggal / miskin juga ada di desa”.
Desa itu sangat strategis karena didalamnya ada BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa yang rata ratanya anggotanya 7 sampai 9 orang, ucapnya.
Anggota Komisi 2 DPR RI, H. Dadang M Naser mengutarakan, dalam kegiatan tadi, mereka (anggota BPD) menyampaikan beberapa hal, terkait dengan kebijakan negara / perhatian negara kepada desa, sebagai daerah otonom, sebagai front terdepan Republik Indonesia. Kita bikin format kebijakan negara terhadap pembangunan di desa termasuk anggaran ke desa, dimana didalamnya ada kopdes, didalamnya ada mbg, didalamnya ada sekolah rakyat. Dan inilah yang harus saling bertautan antara pusat, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat basis di desa.
Diakhir H. Dadang M Naser mengatakan, aspirasi dari BPD tersebut akan kami olah, seperti aspirasi mengenai pengurus kopdes yang dibentuk oleh desa, dan di bentuk juga oleh agrinas, dan hal tersebut harus dicari solusinya, pungkasnya**
