Kab.Bandung, Parahiangannews- Pemerintah Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung menggelar kegiatan upacara peringatan HUT RI Ke-81 tahun 2026. Kegiatan tersebut di laksanakan di Alun Alun Kecamatan Ibun, Senin (17/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut nampak hadir Camat Ibun beserta Sekcam, Para Kasi dan Aparatur Kecamatan Ibun, Kapolsek Ibun beserta jajaran, Danramil Paseh-Ibun beserta jajaran, para kepala UPT dan Puskesmas, ketua TP PKK Kecamatan Ibun, para Kepala Desa beserta ketua TP PKK Desa dan perangkat desa, para kepala SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, dan kepala MA, tokoh agama dan tokoh masyarakat, ormas / okp serta ribuan warga yang antusias mengikuti kegiatan tersebut.
Adapun tema dalam upacara peringatan hari Kemerdekaan RI ke-81 adalah, “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”.
Sedangkan yang menjadi pembina upacara / inspektur upacara dalam kegiatan upacara peringatan HUT yang ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 tingkat Kecamatan Ibun adalah Camat Pipin Zaenal Arifin.
Dalam sambutannya, Camat Ibun Pipin Zaenal Arifin membacakan amanat Bupati Bandung Dr. HM. Dadang Supriatna, yang mengatakan peringatan kemerdekaan merupakan momentum untuk mengenang keberanian para pendahulu bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 81 tahun lalu.
“Proklamasi menjadi titik awal lahirnya negara yang merdeka. Kemerdekaan juga menjadi sebuah manifesto peradaban bahwa bangsa Indonesia berhak menentukan nasibnya sendiri, membangun tanah airnya, dan menuliskan sejarahnya dengan tinta perjuangan,” ucap Pipin.
Menurutnya, kemerdekaan bukanlah garis akhir perjuangan, melainkan awal untuk membangun tata kehidupan yang lebih baik. Karena itu, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui budaya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas demi mencapai cita-cita bangsa, yakni masyarakat Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.
“Jadilah pahlawan kekinian. Pahlawan di keluarga, di lingkungan tempat tinggal, di tempat kerja, di sekolah. Sebagai orang tua, guru, tenaga kesehatan, pelayan masyarakat, petani, buruh, pedagang, pengusaha, pemuda, pelajar dan mahasiswa, yang selalu jujur dan terus melakukan kebaikan serta kebermanfaatan,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat Kabupaten Bandung untuk menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air melalui berbagai tindakan nyata, seperti menjaga persatuan, menghargai kebhinekaan, mencintai produk lokal, menjaga lingkungan, membayar pajak, mematuhi peraturan, serta berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
“Mari kita jadikan Kabupaten Bandung sebagai rumah yang aman dan damai bagi seluruh warganya. Menjaga ketertiban, mendukung perdamaian, dan memperkuat persatuan adalah bagian dari pengamalan konstitusi kita,”, ajaknya
Dalam pelaksanaan Upacara HUT RI ke-81, Camat Ibun juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kabupaten Bandung berdasarkan indikator makro. Mengacu data BPS Kabupaten Bandung dalam Kabupaten Bandung dalam Angka Vol. 43 Tahun 2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung tahun 2025 mencapai 75,58 poin, meningkat 0,99 poin dibandingkan tahun 2024.
Pada dimensi kesehatan, angka harapan hidup mencapai 75,70 tahun, meningkat 0,47 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan peningkatan kualitas layanan kesehatan terus dilakukan melalui pembangunan enam RSUD baru. Lima di antaranya telah beroperasi, yakni RSUD Bedas Kertasari, Cimaung, Arjasari, Tegalluar dan wilayah Pacira. Sementara pembangunan RSUD Bedas Cimenyan mulai dilaksanakan pada Juni 2026.
Pemkab Bandung juga terus mengoptimalkan RSUD Majalaya, RSUD Otista Soreang dan RSUD Cicalengka, serta meningkatkan akses pelayanan melalui pembangunan dan penguatan fasilitas puskesmas.
“Semoga dengan keberadaan rumah sakit di setiap wilayah ini semakin menjamin kesehatan masyarakat dengan akses yang mudah dijangkau dan pelayanan yang tidak sulit,” katanya.
Untuk cakupan Universal Health Coverage (UHC), jaminan kesehatan di Kabupaten Bandung telah mencapai 96,57 persen pada 2025. Pemkab Bandung juga terus melakukan pembenahan terhadap sekitar 72.000 data kepesertaan yang sempat nonaktif agar hak dasar kesehatan masyarakat tetap terlindungi.
Pada sektor pendidikan, harapan lama sekolah penduduk usia tujuh tahun ke atas pada 2025 mencapai 12,99 tahun, meningkat 0,25 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,40 tahun, meningkat 0,25 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk memperluas akses pendidikan, Pemkab Bandung menargetkan pembangunan 28 unit SMP Negeri baru, dengan 16 unit telah rampung dan 12 unit masih dalam proses.
Selain itu, kehadiran Sekolah Rakyat Terintegrasi di Soreang menjadi salah satu upaya mengakomodasi masyarakat yang mengalami putus sekolah sekaligus memutus rantai kemiskinan.
Pemkab Bandung juga mendorong wajib belajar 12 tahun melalui percepatan program satu kecamatan satu TK Negeri. Salah satunya ditandai dengan peresmian TK Negeri Kertasari pada pekan sebelumnya.
“Kabupaten Bandung tidak boleh membiarkan ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah karena keterbatasan ekonomi atau akses,” tegasnya.
Melalui kebijakan afirmasi dan Beasiswa Bedas Calakan, sekitar 1.400 siswa yang belum diterima di sekolah negeri akan memperoleh hak beasiswa tanpa harus mengikuti tes kembali. Pemkab Bandung juga terus memperkuat program BESTI (Beasiswa Ti Bupati) bagi mahasiswa berprestasi dan para penghafal Al-Qur’an.
Di bidang ekonomi, Pipin. menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bandung pada 2025 tercatat 6,68 persen, masih berada dalam kisaran target sasaran strategis daerah.
Sementara persentase penduduk miskin berada pada angka 6,04 persen, atau sekitar 236 ribu orang, menurun 0,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung tercatat 6,32 persen, meningkat 1,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berbagai program pemberdayaan masyarakat turut menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan, mulai dari bantuan sosial, Rutilahu, pelatihan kompetensi, pelatihan kewirausahaan, Petani Muda BEDAS, business matching, pelatihan budidaya, las, menjahit, bahasa asing hingga pelatihan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Sensus Ekonomi 2026 sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi dan struktur ekonomi daerah.
“Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, kita dapat mengetahui potensi ekonomi, karakteristik pelaku usaha, serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat,” katanya.
Sambung Pipin, Pemkab Bandung mendukung program Pemerintah Pusat, untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pembentukan beserta legalitasnya telah dilakukan di 270 desa dan 10 kelurahan dari total 280 titik.
Sementara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 556 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung.
“Seluruh program pemerintah daerah terus kita selaraskan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Kita tidak berjalan sendiri. Pembangunan di Kabupaten Bandung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
