Kab.Bandung, Parahiangannews- Bupati Bandung Dadang Supriatna akan menyiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk penyertaan modal Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bandung pada tahun 2026 mendatang.
“Penyertaan modal sebesar Rp10 miliar itu bagi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP yang sudah aktif dan berjalan. Penyertaan modal itu untuk 100 KDMP di Kabupaten Bandung dan masing-masing bakal menerima Rp100 juta,” kata Bupati Bandung Dadang Supriatna.
Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna menyampaikan hal itu di hadapan para kepala desa, para Ketua KDMP, para Ketua BUMDes dan Badan Permusyawaratan Desa saat melaksanakan roadshow kunjungan kerja dan rapat konsolidasi Koperasi Merah Putih di Aula Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung, Rabu (15/10/2035).
“Tahun depan saya akan melihat, koperasi mana yang sudah berjalan. Maka saya akan persiapkan untuk 100 Koperasi Desa Merah Putih se-Kabupaten Bandung. Kita akan berikan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Bandung, minimal Rp100 juta per desa. Tapi dilihat dulu, koperasi mana saja yang sudah berjalan. Kalau sudah berjalan nanti ada pernyataan modal,” ujarnya.
Menurutnya, walaupun dalam kondisi ada pengurangan TKD (Transfer ke Daerah) hampir Rp1 triliun, tapi pihaknya tetap berkomitmen. “Salah satu bentuk komitmen kita, saya akan menganggarkan minimal Rp10 miliar untuk 100 desa Koperasi Desa Merah Putih. Berupa penyertaan modal,” jelasnya lagi.
Kang DS mengatakan bahwa para Kepala Desa, Ketua KMP, para Ketua BPD, dan para Ketua BUMDes adalah para pejuang dalam pembentukan KMP di Kabupaten Bandung.
“KDMP ini lahir karena berkaitan dengan program Pak Presiden tentang misi atau delapan Asta Cita,” katanya.
Ia mengatakan bahwa KDMP di Kabupaten Bandung sudah berjalan, sebagaimana disampaikan di Jakarta saat diminta menjadi narasumber pada giat Leadership Forum: Pilar Nusantara Penopang Asta Cita. Selain itu dengan tema Menerjemahkan Asta Cita: Kepemimpinan Lokal dan Inovasi Daerah.
“Sudah berjalannya KDMP di Kabupaten Bandung sudah mendapatkan apresiasi dari Pak Mendagri. Saya ucapkan terima kasih, walaupun baru pendirian KDMP di Kabupaten Bandung. Dampaknya sudah mulai terasa,” ucapnya.
Kemarin, kata Kang DS, bahwa Kabupaten Bandung inflasinya 1,87 persen, masuk 10 besar tingkat nasional dan rangking pertama tingkat Jawa Barat.
“Ini bukan kebetulan, tapi proses yang terus dilakukan,” kata orang nomor satu di Kabupaten Bandung ini.
Ia menjelaskan KDMP lahir berdasarkan instruksi presiden Nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih se-Indonesia yang dicanangkan hampir 80 ribu koperasi.
“Ini sudah berjalan dan dilaunching atau diresmikan oleh Pak Presiden. Kabupaten Bandung sudah mulai pembuatan akta pendirian koperasi,” katanya.
Kang DS berharap para Ketua KDMP harus komitmen karena itu adalah kepercayaan, yang harus dilaksanakan karena ini melalui musyawarah desa.
“Ini hasil kesepakatan dari musyawarah desa yang dilaksanakan oleh masing-masing desa,” ujarnya.
Bupati Bedas mengatakan tujuan Presiden mendirikan KMP ini adalah untuk pemerataan ekonomi. Hakekat koperasi dari oleh untuk anggota.
“Koperasi ini dibentuk melalui musyawarah desa khusus,” ucapnya.
Menurut Kang DS, perbedaan koperasi umum dan KMP di dalamnya sudah ada instruksi. Termasuk surat dari Menteri Keuangan, bahwa bank Himbara wajib memberikan pembiayaan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Bagaimana bank Himbara memberikan pinjaman, tergantung kesiapan koperasinya,” katanya.
Setelah roadshow di masing-masing kecamatan, Kang DS akan melanjutkan roadshow ke masing-masing desa hingga dusun. Kemudian para ketua RW dan RT diundang. Hal itu untuk mengetahui desa mana yang sudah berjalan dan belum berjalan.
“Kenapa tidak berjalan? Ada hambatan apa? Kenapa saya turun langsung, karena saya ditunjuk selaku Ketua Satgas KDKMP di Kabupaten Bandung berdasarkan surat instruksi Presiden,” katanya.
Dikatakannya, KMP ini banyak manfaatnya kalau benar menjalankannya. Ada dua manfaat KMP, ada deviden atau pendapatan tambahan untuk APBDes desa masing-masing.
“Sebaiknya, pengurus KMP gagal menjalankan operasionalnya akan berdampak pada anggaran dana desa dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Kang DS menjelaskan bagaimana solusinya KMP ini punya modal awal, boleh menggunakan ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa) yang berasal dari APBD Kabupaten Bandung.
Ia pun turut memberikan contoh KDMP Pulosari Kecamatan Pangalengan, yang sudah berjalan. Omzetnya sudah mencapai puluhan miliar rupiah. Pendapatannya atau SHU (Sisa Hasil Usaha)-nya Rp2,9 miliar, sekitar Rp400 juta untuk pendapatan desa pada setiap tahunnya.
Apapun organisasinya, kata dia, tidak akan keluar dari lima komponen. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Kedua, big data; ketiga, riset and development; keempat, institusi yang kuat, dan kelima mengelola keuangan (anggaran) dengan baik.
Bupati Kang DS turut menjelaskan tiga tugas pokok pemerintah, pertama mensejahterakan masyarakat, kedua sebagai pelayan masyarakat, dan ketiga menjaga keamanan dan ketertiban.
Bupati berharap pada pertemuan tersebut memberikan motivasi dan semangat, dengan potensi luar biasa. Kang DS pun mengajak kepada masyarakat untuk memanfaatkan anggaran yang dikucurkan sebesar Rp5,4 triliun dalam kontek program Makan Bergizi Gratis atau MBG tersebut.
“Masyarakat bisa produktif usaha. Suplai tidak usaha khawatir, karena saya bisa kerja sama antar kabupaten kota se-Jawa Barat, bahkan se-Indonesia karena saya sebagai Ketua Harian APKASI. KMP di Kabupaten Bandung bisa bekerjasama dengan KMP di luar Jawa Barat, karena kita tak punya komoditas lainnya. Sebaliknya, hasil pertanian kita bisa dijual ke Karawang, Brebes dan daerah lainnya, bahkan bisa dijual ke Kalimantan. Hasil pertanian sangat dipentingkan dan sangat diutamakan,” tuturnya.
Kang DS mengatakan bahwa uang yang beredar dimasyarakat akan berdampak pada PDB (Produk Domestik Bruto), berdampak pada PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), dan berdampak juga terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
“Berdampak juga terhadap daya beli. Dengan program ini, kami yakin daya beli masyarakat Kabupaten Bandung akan lebih meningkat,” katanya.
Pada hari Rabu pagi roadshow KMP itu, Bupati Kang DS didampingi Asisten Ekbang Kabupaten Bandung Kawaludin, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung Dindin Syahidin, Camat Cicalengka Cucu Hidayat, Camat Nagreg Perdana Firmansyah dan para OPD lainnya yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Cicalengka, yang diikuti para unsur terkait di Kecamatan Cicalengka dan Nagreg. Anggota DPRD Kabupaten Bandung Linda Herlina juga turut hadir.
Hari yang sama, kemudian roadshow KMP dilaksanakan di Aula Kecamatan Paseh, yang diikuti berbagai unsur dari Kecamatan Paseh dan Cikancung. Terakhir roadshow di titik ketiga dilaksanakan di Aula Kecamatan Pacet, yang diikuti para unsur di Kecamatan Pacet dan Kertasari.
Roadshow KMP yang dilaksanakan Bupati Kang DS di Kecamatan Pacet dan Kertasari ini adalah yang terakhir dari 31 kecamatan Kabupaten Bandung. Selanjutnya, Kang DS berencana melaksanakan roadshow KMP ke desa-desa maupun kelurahan hingga ke dusun untuk memastikan operasional KMP tersebut.**
