Kab.Bandung, Parahiangannews – Bupati Bandung Dadang Supriatna instruksikan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa Merah Putih, Ketua BUMDes, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa roadshow ke setiap dusun untuk mengetahui pasti potensi apa saja yang ada di lapangan.
Pernyataan Bupati Dadang Supriatna ini saat melaksanakan roadshow kunjungan kerja dan rapat konsolidasi Koperasi Merah Putih di Aula Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Rabu (14/10/2025).
“Tanya potensi apa saja yang ada di masing-masing dusun. Pak RT dan Pak RW dilibatkan untuk mendata potensi apa saja yang ada di lingkungan masyarakat,” katanya.
Usai roadshow ke setiap kecamatan di Kabupaten Bandung, Bupati Bandung selaku Ketua Satgas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Kabupaten Bandung akan melaksanakan roadshow ke setiap desa hingga dusun.
Kata Bupati Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, saat melaksanakan roadshow ke setiap dusun, para Ketua RT untuk mendata berapa orang warga yang belum punya pekerjaan.
“Masih menganggur, tetapi punya keinginan untuk bekerja,” ujarnya sambil mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami sayuran atau berbagai jenis tanaman yang bisa dikonsumsi.
Di hadapan para peserta rapat konsolidasi, kata Kang DS, berbicara KDMP erat kaitannya dengan program strategis nasional MBG (Makan Bergizi Gratis).
“KDMP ini lahir untuk mensuport program MBG. Untuk itu, KDMP yang sudah berjalan bisa memenuhi kebutuhan MBG,” ucapnya.
Ia menyebutkan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di masing-masing kecamatan, tidak berbasis desa, tapi berbasis kecamatan. Artinya, seluruh KDMP berhak dan boleh untuk mensuplai MBG yang ada di masing-masing kecamatan.
“Saya akan mengeluarkan Surat Instruksi Bupati tentang Kerja Sama Antara KDMP dengan MBG. KDMP harus siap untuk memenuhi kebutuhan MBG. Saya mencatat ada 29 item kebutuhan SPPG di dapur MBG itu. Mulai dari beras, daging, sayur mayur, buah-buahan dan lain sebagainya,” ujarnya.
Kang DS juga berharap kepada para pengurus KDMP untuk memperhatikan dan mempersiapkan lima komponen ini. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional dan paham tentang digitalisasi. Kedua, big data; ketiga, riset and development; keempat, institusi yang kuat, dan kelima mengelola keuangan (anggaran) dengan baik.
“Kedepan saya berharap kalau sudah selesai pendataan di masing-masing dusun, baik eksisting yang sudah ada maupun rencana proyeksi yang akan digarap, contohnya disaat tidak punya kolam bisa dengan cara membuat bioflok untuk budidaya ikan,” ujarnya.
Bupati Bedas menyebutkan satu dapur MBG itu rata-rata membutuhkan 40 bioflok. Untuk membuat bioflok, katanya, ada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung, untuk menyiapkan anggaran.
Kang DS mencontohkan KDMP Pulosari Kecamatan Pangalengan yang sudah berjalan, diproyeksikan pendapatan bersih bisa mencapai Rp 1,6 miliar per tahun. Desa bisa mendapatkan keuntungan dari SHU (Sisa Hasil Usaha) sebesar 20 persen atau sekitar Rp 320 juta.
Bupati mengatakan bahwa untuk modal usaha KDMP bisa menggunakan ADPD (Alokasi Dana Perimbangan Desa) dari APBD Kabupaten Bandung.
“Tetapi dengan catatan, melalui musyawarah desa di masing-masing desa,” harapnya.
Melalui program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto ini, kata Kang DS, maka akan terjadi ekonomi inklusif, ekonomi kerakyatan, dan uang akan berputar di rakyat.
“Karena program presiden ini sebagai bentuk kanyaah ke rakyat. Tumbuhnya ekonomi kerakyatan, sesuai harapan Presiden,” harapnya.
“Program MBG ini tidak kurang dari Rp 5,4 triliun setahun. Ini dihitung dari 361 dapur MBG, dan 1,263 juta jiwa penerima manfaat. Dari Rp5,4 triliun, tidak kurang dari Rp3,4 triliun untuk belanja kebutuhan bahan makanan,” imbuhnya.
Bupati menyebutkan koperasi ini dari oleh untuk anggota koperasi. Pada tahun 2026, Bupati Bandung akan menyiapkan penyertaan modal untuk minimal 100 desa/KDMP.
“Setiap desa akan diberi Rp100 juta bagi KDMP yang sudah jalan. Saya siapkan Rp10 miliar ini berupa penyertaan modal untuk KDMP tahun 2026,” katanya.
Bupati berujar, desa juga bisa menambah penyertaan modal, tetapi berdasarkan musdes (musyawarah desa). Nantinya desa mendapatkan keuntungan dari usaha KDMP untuk membangun di lingkungan desa masing-masing.
“Euweuh anu bisa di jero beuteung, nu penting urang daek ikhtiar, daek diajar, kudu bodo alewoh. Ulah bodo katotoloyo. Teu ngarti, api-api ngarti,” ucapnya dalam bahasa Sunda.
Kang DS berharap pengurus KDMP ada yang paham tentang IT (Informasi dan Teknologi), dan paham mengurus keuangan.
“Saya ingin masyarakat sejahtera. Jika KDMP berjalan, saya yakin angka pengangguran bakal menurun. Masyarakat bakal sejahtera. Dengan adanya KDMP bisa sukses untuk pembangunan di desa masing-masing,” katanya.**
