Kab.Bandung, Parahiangannews- Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Ketua Tim Musrenbang Kabupaten Bandung Wawan A Ridwan mengatakan dengan pagu anggaran yang minim untuk pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat di setiap desa di Kabupaten Bandung bisa dimaksimalkan dalam penggunaannya berdasarkan pada skala prioritas.
Hal ini dikatakan Wawan A Ridwan, yang juga Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bandung saat menghadiri Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2027 Tingkat Kecamatan Paseh, Kamis (12/2/2026).
Wawan mengatakan anggaran minim yang disebabkan oleh penyesuaian atau pengurangan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat ini tak hanya terjadi di Kabupaten Bandung saja, tapi se-Indonesia.
“Berharap kembali normal lagi. Ada sebutan dalam bahasa Sunda, loba kudu nyesa, saeutik kudu mahi,” ungkapnya.
Wawan A Ridwan turut membacakan sambutan Bupati Bandung Dadang Supriatna di Musrenbang RKPD 2027 Tingkat Kecamatan Paseh tersebut. Wawan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran para pihak dalam Musrenbang Kecamatan Majalaya dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Bandung tahun 2027.
“Kehadiran ini mencerminkan partisipasi aktif serta komitmen bersama dalam mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera),” kata Wawan dalam sambutannya.
Wawan mengatakan Musrenbang Kecamatan Majalaya merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan di daerah yang dilaksanakan secara partisipatif.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menghimpun, membahas, dan menyepakati usulan pembangunan dari tingkah desa dan kelurahan, sekaligus memastikan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Menurutnya, Musrenbang ini jangan sampai dimaknai sebagai rutinitas tahunan belaka. Forum ini harus benar-benar menjadi peta jalan pembangunan ke depan, yang memuat arah, prioritas dan langkah nyata pembangunan daerah.
“Setiap usulan yang disampaikan harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan visi besar pembangunan Kabupaten Bandung,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, kata dia, seluruh proses perencanaan pembangunan tahun 2027 wajib berpedoman pada visi pembangunan Kabupaten Bandung dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”.
Dikatakannya, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus diarahkan untuk memperkuat pencapaian target pembangunan daerah melalui langkah-langkah yang terencana, terukur, dan akuntabel.
Tentunya dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan perekonomian daerah dan ekonomi kerakyatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Sejalan dengan itu, saya menegaskan bahwa usulan program dan kegiatan melalui Musrenbang Kecamatan hendaknya memenuhi prinsip-prinsip prioritas, berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, selaras dengan kewenangan, terukur, serta efektif dan efisien,” ujar Wawan.
Wawan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa proses perencanaan ini berjalan secara transparan, inklusif dan akuntabel. Dengan memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Selain itu, lanjutnya, sinergi lintas sektoral harus terus diperkuat untuk menjawab berbagai isu prioritas daerah, antara lain penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, penyediaan air bersih dan sanitasi, perbaikan jalan dan drainase, pengelolaan persampahan, serta peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
Terkait isu lingkungan hidup, dikatakannya, khususnya pengelolaan sampah, menekankan pentingnya perubahan paradigma menuju “sampah hari ini, habis hari ini”. Dengan target mengurangi bahkan menghilangkan ketergantungan terhadap TPA.
“Kunci keberhasilan terletak pada optimalisasi pengelolaan sampah hingga tingkat RT dan RW, di bawah pembinaan desa dan kelurahan,” ujarnya.
Ia berusaha untuk terus mendorong perubahan perilaku masyarakat, agar sampah organik dapat diselesaikan di tingkat rumah tangga atau RT/RW, melalui pengomposan dan pengelolaan mandiri termasuk pemanfaatan lubang cerdas organik sehingga beban lingkungan dapat ditekan secara signifikan.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kesiapan seluruh pihak terhadap potensi kebencanaan, khususnya di wilayah-wilayah yang rawan bencana.
“Kabupaten Bandung memiliki karakteristik geografis yang menuntut kita untuk selalu waspada dan siap siaga terhadap berbagai risiko, seperti banjir, longsor dan bencana alam lainnya,” katanya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar perencanaan pembangunan yang dibahas dalam Musrenbang ini turut mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana, mulai dari penguatan mitigasi, peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu kesiapan infrastruktur pendukung, hingga koordinasi lintas sektoral antara pemerintan daerah, desa dan kelurahan, serta unsur masyarakat.
“Kesiapan ini harus menjadi tanggung jawab bersama demi melindungi keselamatan masyarakat dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Melalui Musrenbang Kecamatan Majalaya ini, Wawan berharap mampu menghasilkan daftar prioritas pembangunan yang berkualitas, realistis, dan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi pemikiran, masukan, serta peran aktif yang telah diberikan dalam proses pembangunan Kabupaten Bandung.
“Semoga sinergitas dan ikhtiar kita bersama ini mampu mempercepat terwujudnya Kabupaten Bandung yang lebih BEDAS, maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.
Wawan berharap melalui Musrenbang ini lebih memprioritaskan pembangunan yang berdampak pada masyarakat dengan adanya pengurangan fiskal melalui Transfer Keuangan Daerah atau TKD dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp1 triliun.
“Pengurangan anggaran di Kabupaten Bandung pada tahun 2026 ini terbesar di Indonesia,” pungkasnya.**
