Kab.Bandung, Parahiangannews- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Asep Kusumah mengatakan pada tahun ini saat pelaksanaan Kick Off Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran (TA) 2026/2027, Bupati Bandung Dadang Supriatna sudah berkomitmen untuk menjalankan amanat konstitusi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dengan mengusung visi utama SPMB tahun ini adalah “Semua Harus Sekolah”.
Kick Off Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang TK, SD, dan SMP berlangsung di Gedung Mohammad Toha, Soreang pada Selasa 19 Mei 2026 lalu.
“Ini tentu pesan yang sangat kuat dari Pemerintah Daerah, yaitu Pak Bupati Bandung. Bahwa kami dari dinas teknis harus melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalisasi dan mengimplementasikan dari visi utama semua harus sekolah,” kata Asep Kusumah di ruang kerjanya di Soreang, Jumat (12/6/2026).
Asep Kusumah menyebutkan bahwa sekolah hari ini ada dua jalur, baik pendidikan formal maupun non formal. Untuk pendidikan formal mulai persiapan SPMB sejak awal Januari 2026 sampai saat ini pelaksanaan pendaftaran di tahap satu.
“Kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang pertama kita menghitung kemampuan daya tampung dengan kolaborasi seluruh sekolah baik negeri maupun swasta. Bagaimana kita memetakan potret kesiapan seluruh sekolah menerima lulusan. SD bisa masuk ke SMP, usia pra sekolah bisa masuk ke SD, dan anak-anak yang akan masuk jenjang pra sekolah,” ujar Asep Kusumah.
Ia menyebutkan di Kabupaten Bandung dengan jumlah lulusan SD khususnya untuk masuk SMP, masih wilayah yang mendapatkan pengecualian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI melalui BBPNP (Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan) bahwa beberapa wilayah memiliki keterbatasan daya tampung. Sehingga Kabupaten Bandung mendapatkan pengecualian untuk mendapatkan kepastian seluruh anak bisa sekolah.
“Begitupun sekolah swasta kita dorong mereka untuk menyiapkan diri dan hari ini cukup banyak sekolah swasta yang favorite sudah tidak lagi menerima pendaftaran. Karena atensi dan animo masyarakat untuk ke sekolah swasta cukup tinggi,” katanya.
Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bagi anak-anak nanti yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah swasta, yang tidak memiliki biaya atau anggaran, Bupati Bandung Dadang Supriatna memastikan untuk memberikan beasiswa.
“Jadi bagi siswa yang mendaftar di sekolah swasta, di kelas 7 ada program beasiswa BEDAS Calakan di mana siswa akan diberikan beasiswa oleh Pak Bupati Bandung sebesar Rp1 juta per siswa per tahun,” ujarnya.
Harapannya, lanjut Asep Kusumah, bagi para siswa yang tidak masuk ke sekolah negeri, jadi ada pilihan kedua yaitu sekolah swasta.
“Hasil evaluasi SPMB tahun lalu, pada saat pelaksanaan Kick Off SPMB 2026/2027 menandatangani komitmen bersama, yaitu dengan Kementerian Agama, Forum PKBM, dan Forum Pesantren. Kenapa ini kita lakukan, karena banyak orang tua melanjutkan anak-anaknya dari SD ke SMP, itu memilih pondok pesantren,” ungkapnya.
Ia menyebutkan di Kabupaten Bandung ada sekitar 102 pondok pesantren yang dimasuki oleh anak-anak, tetapi mereka belum menyelenggarakan pendidikan formal yaitu pesantren-pesantren salafiyah.
“Pesantren salafiyah akan dikerjasamakan dengan Forum PKBM. Sehingga mereka disamping melanjutkan pendidikan pesantren salafiyah untuk mengajar hafidz Qur’an. Pendidikan formalnya pastikan kita terlayani melalui pendidikan nonformal PKBM,” ujarnya.
Pemkab Bandung juga, kata Asep Kusumah, sudah MoU dengan Lapas Narkoba Baleendah. “Kita sudah koordinasi tahun ini ada sekitar 230 warga binaan, dan sekitar 80 persen masih pendidikan SD. Kita perkuat untuk melanjutkan pendidikan non formal selama mereka berada dalam pembinaan di Lapas. Kita pastikan di salafiyah, kita pastikan di lapas. Itu pastikan mereka mendapatkan akses layanan pendidikan,” jelasnya.
Asep Kusumah menerangkan bahwa hal baru tahun ini mencoba implementasikan sesuai arahan Bupati Bandung bahwa masa pendaftaran SPMB dilaksanakan dalam dua tahap.
“Tahun lalu dilaksanakan dalam satu tahap, pilihannya hanya satu jalur. Tentu menyisakan hasil evaluasi bahwa, masyarakat merasakan ada keterbatasan waktu untuk melakukan pendaftaran. Juga ada keterbatasan pilihan untuk melakukan pendaftaran. Kita tahu ada empat jalur untuk bisa melakukan pendaftaran,” ungkapnya.
“Maka tahun ini kita coba menjadi dua tahap. Tahap pertama melalui jalur afirmasi dan jalur domisili. Nah ini terbuka luas untuk mewujudkan prinsip sekolah yang dekat, mudah dan murah, sehingga jalur afirmasi dan domisili ini kita buka seluas-luasnya sehingga masyarakat bisa memanfaatkan secara optimal,” imbuhnya.
Kemudian, lanjut Asep Kusumah, tahap dua adalah jalur prestasi dan jalur mutasi. Untuk jalur prestasi di tahap dua, agar memberikan panggung dan ruang bagi anak-anak yang dari awal membangun prestasi. Baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.
“Di Kick Off kita laporkan bagaimana kita melakukan koordinasi intensif dengan para organisasi yang menerbitkan berbagai prestasi kejuaraan, baik itu KONI, Pramuka, PMI, LPTQ, kemudian BAPOPSI. Di mana mereka kita mintakan data base untuk bahan kurasi pada saat anak-anak mendapatkan jalur prestasi,” ungkapnya.
Ia berharap dengan adanya dua tahap ini ada ketersediaan waktu dan ketersediaan pilihan bagi anak-anak maupun orang tua siswa. Termasuk apabila tahap satu belum bisa diterima, mereka bisa ikut lagi daftar di tahap kedua.
“Jadi tahap satu, apabila jalur afirmasi dan domisilinya tidak bisa diterima, bisa memanfaatkan jalur prestasi,” ucapnya.
Kemudian di setiap tahapan, kata dia, diberikan ruang masa sanggah selama tiga hari. Ini untuk mengimplementasikan nilai-nilai atau prinsip SPMB yaitu transparansi, obyektif, kemudian tidak diskriminatif, sehingga ketika ada kesalahan data dan beberapa informasi yang perlu dikonfimasi.
“Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dimanfaatkan pada masa sanggah. Jadi kita buka untuk akses bisa mengkonfirmasi,” ujarnya.
Untuk membuka akses informasi, kata Asep Kusumah, disamping Dinas Pendidikan melaksanakan sosialisasi bersama DPRD dengan cara terjun ke lapangan ke masing-masing wilayah dengan melibatkan delapan tim SPMB.
“Dalam sosialisasi ini melibatkan para kepala desa, para camat dan kita siapkan posko terpadu layanan informasi dan pengaduan. Ini sama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Dinas Sosial, Diskominfo dan Dinas Pendidikan. Untuk tempatnya di pelataran Dinas Pendidikan,” tuturnya.
Kenapa ini dihadirkan? Agar masyarakat memperoleh akses pelayanan informasi dan pengaduan yang banyak. Bahwa di setiap satuan pendidikan ada layanan informasi, kemudian di media sosial juga ada layanan informasi.
“Tapi hari ini kita tambah dengan posko terpadu. Bahkan untuk hotline tahun lalu ada satu nomor. Tahun sekarang kita siapkan empat nomor layanan informasi dan pengaduan. Jadi harapannya ikhtiar sesuai dengan harapan Pak Bupati, kita menyiapkan diri memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan transparan, sehingga masyarakat banyak pilihan untuk mengkonfirmasi kebutuhannya,” paparnya.
Asep Kusumah mengungkapkan dan melihat setelah memasuki hari kelima SPMB, dan monitoring di lapangan yang dilakukan dirinya maupun para kabid dan pengawas.
“Sampai saat ini alhamdulillah masih dalam kondisi lancar. Masyarakat masih terpenuhi untuk bisa melakukan pendaftaran dan mudah-mudahan ini bisa terus berjalan dengan kondusif,” harapnya.
Kemudian tahun ini, ditegaskan Asep Kusumah, tahun ini KPK menertibkan surat edaran terkait antispasi praktek-praktek kecurangan atau praktek-praktek titipan dalam SPMB yang bisa merugikan kepentingan anak-anak.
“Pak Bupati sendiri sejak dari bulan Februari audah menerbitkan surat edaran tentang larangan praktek-praktek gratifikasi dan pungli dalam pelaksanaan SPMB,” pungkasnya.**
